"Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan tersebut merupakan Penghianatan dan makar. Kami meminta kepada Presiden untuk mencopot kepangkatan dan seluruh tanda jasa pelaku penyadapan di depan umum, karena mereka sebagai penghianat" tambahnya.
Menutup pernyataannya, Putri Nabila Damayanti berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan seluruh institusi negara tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
"Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkas Putri. (Megy) Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
