3. *Jika tambang sudah dikuasai benar, untuk apa memajaki warteg?* Di negara yang kaya SDA, rakyat kecil seharusnya disubsidi, bukan dipajaki. Warteg harusnya dapat gas murah dari negara, bukan ditagih pajak digital.
Jika seorang pemimpin berpikir cukup dengan memberi pentungan kepada tukang cukur dan pemilik warteg untuk dapat Rp 1.500 Triliun, maka ia bukan sedang membangun negara. Ia sedang menagih uang keamanan ala pasar.
Padahal untuk dapat Rp 1.500 Triliun, kita tidak perlu 100 juta warteg bayar pajak.
Cukup 1 kebijakan berani: *Ambil alih 100% pengelolaan 5 tambang besar sesuai Pasal 33, dan umumkan dividennya untuk rakyat.*Itu baru butuh kepintaran. Itu baru butuh sekolah tinggi. Itu baru negarawan.
