Pajak seharusnya hanya pelengkap, bukan tulang punggung.
Ketika APBN lebih dari 80 persennya bergantung pada pajak, itu artinya negara telah gagal menjalankan amanat konstitusi.
Negara telah malas mengelola kekayaannya sendiri dan memilih jalan pintas: memalak rakyatnya yang sudah susah.
Kasus PT Toba Pulp Lestari adalah bukti telanjang kebusukan sistem ini.Selama periode 2008-2025, perusahaan diduga melakukan under-invoicing dengan melaporkan dissolving pulp sebagai produk murah untuk menghindari pajak.
