Dan siapa yang membantu memuluskan? Diduga justru aparat DJP sendiri yang menerima uang untuk mengubah pola perhitungan pajak.
Inilah lingkaran setan yang sempurna. Di satu sisi, rakyat kecil dikejar-kejar dengan denda, dengan blokir rekening, dengan teror surat cinta dari kantor pajak jika telat lapor SPT Rp100 ribu.
Di sisi lain, korporasi raksasa yang mengeruk kekayaan alam Indonesia justru bisa bernegosiasi, bisa mengatur nilai ekspor, bisa menyuap aparat agar kewajiban pajaknya mengecil.
*Jadi untuk siapa pajak itu? Jelas bukan untuk rakyat.*Sistem pajak hari ini adalah sistem yang tidak adil secara politik. Ia menindas yang lemah dan bernegosiasi dengan yang kuat.
