Seorang pedagang bakso dipaksa punya NPWP dan lapor pajak, sementara perusahaan pulp dengan omset triliunan bisa merekayasa laporan keuangannya selama 17 tahun tanpa terdeteksi, kecuali ada yang membongkar.
Jika pemerintah konsisten dengan UUD 1945, seharusnya arah pembangunan keuangan negara dibalik.
Nasionalisasi dan pengelolaan kekayaan alam secara berdaulat oleh BUMN yang bersih harus menjadi sumber utama pendapatan negara. Keuntungan dari tambang, dari energi, dari perkebunan, dari laut itulah yang membiayai sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan infrastruktur.
Bukan dari memeras gaji buruh pabrik dan UMKM yang omsetnya hanya Rp50 juta per bulan.Selama negara masih menjadikan pajak sebagai alat peras utama, maka korupsi di DJP tidak akan pernah selesai.
