Untuk diketahui, sebelum dilaksanakan seleksi penerimaan, Polda Maluku telah menggelar penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, pengawas, peserta, dan orang tua/wali seleksi penerimaan Taruna/I AKPOL, Bintara dan Tamtama Polri Tahun 2023. Penandatanganan pakta integritas digelar pada Selasa (18/4/2023)."Jadi kalau ada keberatan dari orang tua atau peserta sudah ditunjuk panitia yang didalamnya terdapat pengawas baik internal maupun eksternal. Sehingga tidak ada kaitan dengan Kapolda, bahkan Pak Kapolda sudah berulang kali sampaikan bahwa dirinya pun tidak bisa mengintervensi dan meluluskan seseorang bila tidak penuhi syarat yang ditetapkan," jelasnya.
Selain itu, Ohoirat juga menanggapi pernyataan Djamaludin yang mempermasalahkan terkait keikutsertaan anak daerah dalam seleksi AKPOL di Polda Maluku.Polri, tambah Ohoirat, tidak pernah membatasi anak daerah lain untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Maluku. Asalkan, yang bersangkutan telah memenuhi syarat kependudukan antara lain sudah berdomisili di Maluku minimal 2 tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).Terpisah, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, mengaku sangat menyayangkan terkait berbagai tudingan yang dilontarkan Djamaludin Koedoeboen pada sejumlah media di Ambon."Terkait dengan statemen yang bersangkutan ingin ketemu untuk bahas soal keamanan dan Pilpres 2024, saya menyampaikan terima kasih. Namun beberapa kali konflik sosial di Maluku termasuk di Tual dan Malra, orang ini tidak pernah muncul atau menghubungi saya. Tidak ada peran apapun yang dilakukan. Dan sekarang tiba-tiba mau menghadap saya bicara soal keamanan dan Pilpres 2024, terus selama ini kemana aja," pungkas Kapolda.(Ade)
Editor : Investigasi Mabes
