Pentingnya memahami kebijakan publik bahwa penyusunan APBD seharusnya mengedepankan asas pemerataan, kebutuhan riil masyarakat, serta keberpihakan terhadap daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Transparansi dalam penentuan program pembangunan juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan prioritas anggaran.
Masyarakat Kecamatan Damer berharap Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan pendidikan serta meningkatkan alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah, penyediaan fasilitas belajar, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Mereka menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi bagi masa depan generasi muda dan kemajuan daerah.
Tuntutan akan keadilan APBD ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, termasuk Kecamatan Damer. Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
