Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian memastikan seluruh tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026. Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena dana itu diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terencana sejak dini.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengapresiasi kinerja Sumbar. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Ia juga menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar telah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026. Khusus Pemprov Sumbar memperoleh alokasi Rp534 miliar yang dilaksanakan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar pada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya. Dana tersebut diharapkan segera direalisasikan agar proses pemulihan pascabencana semakin cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Editor : RedakturSumber : Team
