- pembayaran kepada pihak penyedia;
- dokumen penganggaran Tahun 2026;
- dasar pelaksanaan swakelola;
- RAB dan volume pekerjaan swakelola;
- serta hubungan antara pekerjaan Tahun 2025 dan Tahun 2026.“Kami mendesak Polda Sulut dan Kejati Sulut jangan hanya melihat pekerjaan yang tampak di permukaan. Periksa dokumennya, hitung volumenya, uji kualitasnya, dan telusuri aliran anggarannya. Kalau ditemukan kerugian negara atau unsur pidana, proses sesuai hukum,” tegas Fikri.
DASAR HUKUM
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
