Politik dan Fiskal Harus Berjalan Seimbang
Hubungan antara politik dan kebijakan fiskal tidak mungkin dihilangkan. Politik menentukan arah dan prioritas pembangunan, sementara disiplin fiskal menentukan batas kemampuan negara untuk membiayai prioritas tersebut.
Keduanya harus dipertemukan melalui perencanaan yang realistis, penggunaan data yang terbuka, serta evaluasi yang dapat diaudit.
Kementerian Keuangan, dalam posisi tersebut, tidak boleh menjadi penghambat program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Namun, kementerian juga tidak boleh hanya berfungsi sebagai “kasir” yang kehilangan kewenangan profesional untuk menilai risiko dan keberlanjutan kebijakan.Pergantian Menteri Keuangan karena itu seharusnya tidak mengaburkan persoalan utama mengenai tata kelola anggaran. Publik perlu melihat apakah reformasi birokrasi tetap berjalan, apakah program strategis memperoleh pengawasan memadai, dan apakah APBN dikelola dengan disiplin.
Editor : RedakturSumber : Team
