Independensi Teknis di Tengah Mandat Politik
Menurut Ruliyanto, kemandirian teknokratis bukan berarti Menteri Keuangan dapat mengabaikan seluruh arahan politik pemerintah.
Dalam sistem demokrasi, pemerintah yang memperoleh mandat rakyat memang memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas pembangunan. Namun, prioritas tersebut tetap harus dihitung berdasarkan kemampuan fiskal, risiko, serta konsekuensi jangka panjangnya.
Menteri Keuangan idealnya memiliki keberanian untuk menyampaikan risiko apabila suatu program tidak memiliki pembiayaan yang memadai. Pada saat yang sama, kementerian harus mampu menawarkan berbagai pilihan kebijakan kepada pemerintah, bukan hanya memberikan persetujuan terhadap keputusan yang telah ditetapkan.Prinsip tersebut penting untuk menjaga agar keputusan fiskal tetap profesional sekaligus sejalan dengan mandat pemerintahan.
Editor : RedakturSumber : Team
