Transparansi Persempit Ruang Negosiasi Anggaran
Tekanan politik terhadap kebijakan anggaran juga dapat muncul dalam proses perencanaan dan pembahasan APBN bersama parlemen.
Usulan belanja dapat berkembang menjadi berbagai kepentingan sektoral yang belum tentu seluruhnya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam kondisi demikian, Kementerian Keuangan membutuhkan mekanisme yang kuat untuk menilai manfaat, risiko, serta kemampuan negara membiayai setiap usulan.
Analisis biaya-manfaat, khususnya untuk proyek dan program bernilai besar, perlu dibuka kepada publik. Masyarakat juga perlu mengetahui alasan di balik perubahan anggaran selama tahun berjalan.Transparansi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang negosiasi anggaran yang tidak berorientasi pada kepentingan umum.
Editor : RedakturSumber : Team
