Program besar seperti Makan Bergizi Gratis perlu dinilai berdasarkan manfaat, ketepatan sasaran, serta efisiensi pengadaannya. Dividen BUMN perlu dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan fiskal sekaligus keberlanjutan perusahaan negara.
Pada saat yang sama, Menteri Keuangan membutuhkan ruang profesional untuk menyampaikan risiko dan menolak pemborosan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, independensi teknokratis tidak dapat hanya bergantung pada keberanian seorang menteri. Ia membutuhkan dukungan aturan, keterbukaan data, audit yang kuat, serta komitmen politik dari pimpinan negara.
Pada akhirnya, Kementerian Keuangan yang profesional bukanlah milik satu tokoh. Ia merupakan hasil dari institusi yang mampu menjaga kepentingan publik meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.Ketahanan fiskal Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga APBN dari kompromi politik yang mengorbankan kepentingan masyarakat dan masa depan perekonomian.
Editor : RedakturSumber : Team
