Ia juga menyayangkan apabila pejabat kepolisian tidak memberikan respons terhadap upaya konfirmasi media.
“Media merupakan salah satu unsur kontrol sosial. Ketika muncul informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum, seharusnya aparat memberikan penjelasan sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Terkait munculnya nama oknum TNI dalam dugaan kepemilikan Gelper, Jaka menilai informasi tersebut perlu diperiksa secara objektif oleh institusi yang berwenang.
“Kalau memang ada anggota institusi yang terbukti terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi semua itu harus berdasarkan pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar informasi yang beredar,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pimpinan institusi terkait, baik Polda Riau maupun jajaran TNI apabila memang ditemukan keterlibatan personel.Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Mengawasi?
Maraknya dugaan Gelper di sejumlah titik di Pelalawan pada akhirnya menyisakan pertanyaan yang lebih besar.
Jika aktivitas tersebut memang berlangsung secara terbuka, siapa yang selama ini melakukan pengawasan?
Apakah informasi masyarakat pernah masuk ke kepolisian?
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
