“Strategi memasyarakatkan hukum secara sistematis dan berkelanjutan memerlukan dukungan lembaga pendidikan tinggi,” ungkap Suttan Kiyai, Senin (16/2/2026).
Ketua MPAL Lampung Timur juga menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan lembaga dimaksud serta berharap memperoleh arahan dan bimbingan dari Bupati Lampung Timur.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis dalam memperkuat posisi hukum adat di tengah dinamika pembangunan daerah, sekaligus membuka ruang dialog antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan berbasis kearifan lokal. (Rusman Ali) Editor : RedakturSumber : Team
