InvestigasiMabes.com | Langkat, Rabu 8 Juli 2026 – Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terus berlanjut dalam pengusutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Bupati Langkat beserta sejumlah pejabat terkait. Hari ini, tim penyidik KPK secara resmi melakukan penggeledahan menyeluruh di tiga lokasi strategis: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Kantor Dinas PUPR Kabupaten Langkat, hingga Kantor Bupati Langkat.
Kunjungan dan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Langkat secara khusus difokuskan untuk melengkapi rantai bukti dugaan aliran uang suap atau “fee proyek” yang menyelimuti pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan di lingkungan dinas tersebut sepanjang tahun anggaran 2025.
Tim penyidik tiba di lokasi sejak pagi dengan membawa surat perintah sah, lalu memeriksa, menyita, dan mendata dokumen vital, arsip pengadaan, berkas perjanjian kerja sama, serta laporan keuangan proyek yang diduga menjadi sarana pemotongan uang untuk kepentingan pribadi sekelompok pejabat.
“Kegiatan ini dilakukan guna melengkapi alat bukti yang sudah diperoleh saat OTT sebelumnya, serta memastikan seluruh aliran dana, perjanjian gelap, dan pihak yang terlibat dalam dugaan pungutan ‘fee proyek’ tahun 2025 dapat terungkap seutuhnya,” ungkap keterangan tim KPK di lokasi.Sorotan kuat diarahkan pada praktik dugaan pemotongan biaya proyek pendidikan dan infrastruktur yang seharusnya murni untuk kepentingan masyarakat, namun diduga disetor sebagai persyaratan agar proyek bisa berjalan dan disetujui. Langkah ini menegaskan bahwa tidak ada satupun instansi yang tertutup dari pemeriksaan, dan tidak ada jabatan yang kebal hukum.
Editor : RedakturSumber : Team
