InvestigasiMabes.com | Pati - Dalam acara PENELITAN, KLARIFIKASI, UJI PUBLIK, SERTA PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA & SKORING JASA PENGABDIAN, DESA NGEPUNGROJO KEC. PATI KAB. PATI TAHUN 2024 yqng di.laksanakan pada 25 Okober 2024, di dalam gedung Kantor Desa Ngepungrojo mendapat sanggahan sanggahan dari beberapa anggota BPD (Badan Pemusyawarah Desa).
Sanggahan sanggahan itu terjadi saat pembawa acara (Sekcam) memberikan kesempatan untuk para anggota yang hadir di Balai Desa itu memberikan sanggahannya, setelah ditandatanganinya hasil PENELITAN, KLARIFIKASI, UJI PUBLIK terhadap para peserta yang mendaftar.
Waktu itulah di gunakan sebaik baiknya Ketua BPD Desa Ngepungrojo H.M.Zaenuri mengutarakan kejanggalannya dengan SK Pengabdian dari salah satu Calon Perangkat Desa. Dimana dirinya dan anggota BPD yang lain tidak pernah melihat berkas reorganisasi pergantian pengurus unsur LPMD, PKK, Karangtaruna dan lembaga desa yang lain.
Dan pernyataan pernyataan atau sanggahan yang diucapkan Ketua BPDpun diperkuat dari beberapa anggota, dan juga di kuatkan oleh mantan Kepala Desa Mas'ud
Meski sudah dipaparkan secara gamblang Camat Pati Didik Rusdiartono tetap melanjutkan keacara selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Kades Ngepungrojo Tri Santoso, Kades Ngepungrojo berani bertanggung jawab atas keluarnya SK yang di ragukan para penyanggah.
Dan melanjutkan acara selanjutnya yaitu penyeskoran, karena di anggap sanggahan sanggahan itu tak diperlukan, " masa sanggah itu seharusnya dilakukan pada waktu PENELITAN, KLARIFIKASI, dan UJI PUBLIK sedang berlangsung", pernyataan Camat Didik Rusdiartono ini sangat bertentangan dengan pembawa acara Sekcam Pati yang memberikan waktu sanggah setelah acara PENELITAN, KLARIFIKASI, dan UJI PUBLIKKarena Kades Ngepungrojo Tri Rusdiartono berani bertanggung jawab atas munculnya SK baru, Mas'ud dan anggota BPD akan melangkah kejalur yang lain sesuai arahan dari Camat Pati Didik Rusdiartono.
BLN (Barisan Lembaga Nusantara) dan Capraga yang saat itu ada di acara itu M Chundori mengatakan, " kita disini hanya ikut mengawasi, seperti lahirnya SK, sampai BPD saja tidak tahu, inikan problema, padahal BPD satu satunya lembaga yang punya peran penting di Pemerintahan Desa. ya kita lihat saja apakah masih menggunakan "sistim baru cara lama" atau memang bersih transparan". ucapnya. Bu -Ri
Editor : Investigasi Mabes
