Tuntutan untuk mencabut atau mengklarifikasi surat tersebut kini mengemuka dari berbagai pihak, termasuk usulan agar Pemkab Banyuwangi menghentikan segera pungutan pajak terhadap tambang ilegal dan menertibkan seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin. Lebih lanjut, muncul seruan agar dilakukan audit menyeluruh oleh BPK dan KPK terhadap penerimaan pajak MBLB pasca-terbitnya surat tersebut. Kritik-kritik ini berangkat dari kekhawatiran bahwa pendekatan fiskal terhadap kegiatan ilegal hanya akan merusak sistem hukum dan memperburuk tata kelola sumber daya alam yang selama ini sudah rentan dengan praktik koruptif dan kolusif.
Yang memperparah keadaan adalah sikap diam Wakil Bupati Mujiono ketika dimintai konfirmasi oleh media. Tidak adanya tanggapan resmi atas isu strategis ini justru memperkuat dugaan publik bahwa terdapat hal-hal yang sengaja ditutupi. Dalam konteks etika politik dan administrasi publik, diam bukanlah jawaban yang bertanggung jawab. Ketika pejabat publik memilih bungkam atas kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat, maka kepercayaan publik akan terkikis dan krisis legitimasi kekuasaan pun tak terelakkan. Banyuwangi membutuhkan pemimpin yang berani bertindak transparan dan bertanggung jawab, bukan justru bersembunyi di balik diam dan formalitas jabatan.
Red. Editor : RedakturSumber : Team
