InvestigasiMabes.com | Puruk Cahu, 20 Juni 2026 – Kepala Biro Investigasi Mabes Murung Raya mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh wilayah.
Desakan ini muncul setelah tim Investigasi Mabes Murung Raya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait lemahnya fungsi pemerintahan desa. Mulai dari pelayanan publik yang lambat, minimnya transparansi penggunaan Dana Desa, hingga BPD yang dinilai tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami minta Bupati dan Dinas PMD Murung Raya jangan hanya terima laporan di atas meja. Turun langsung, dengar keluhan warga. Cek apakah Kades benar-benar hadir melayani, apakah BPD berfungsi sebagai penyeimbang, atau malah hanya jadi stempel,” tegas Sukerman, Kabiro Investigasi Mabes Murung Raya, Sabtu,20 Juni 2026.
Menurutnya, Kades dan BPD adalah ujung tombak pemerintahan. Jika keduanya tidak solid dan tidak bekerja sesuai tupoksi, maka program pembangunan desa akan mandek. Ia mencontohkan beberapa desa yang Dana Desanya besar, tapi realisasi fisik minim dan musyawarah desa jarang dilakukan.“UU Desa No. 6 Tahun 2014 sudah jelas. Kades wajib menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. BPD wajib mengawasi kinerja Kades, menampung aspirasi, dan menyalurkan ke pemerintah. Kalau ini pincang, yang rugi rakyat,” tambahnya.
Editor : RedakturSumber : Kabiro murung raya
