Membutuhkan Logika yang “Tidak Kelaparan”
Dalam ilmu ekonomi dan kebijakan publik, trade-off adalah realitas akibat keterbatasan sumber daya. Namun, mengakui trade-off bukan berarti kita boleh mengabaikan struktur anggaran, efisiensi belanja, alokasi parsial, atau penataan ulang prioritas pembiayaan.
Gelar akademik, penguasaan filsafat, maupun reputasi intelektual tidak memberikan kekebalan terhadap kesalahan logika. Ketika seorang pengkritik kedunguan menggunakan ilustrasi yang kurang tepat dalam membedah APBN, publik berhak menguji kembali ketepatan berpikirnya. Kita tidak perlu meniru kebiasaan menyebut orang lain “dungu” untuk membuktikan bahwa suatu argumentasi bermasalah. Cukup tunjukkan di mana premisnya tidak tepat dan kesimpulannya melenceng dari topik.
Program makanan bergizi memang penting agar anak siap belajar. Namun, nutrisi tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan mutu sekolah, kualitas pembelajaran, maupun kesejahteraan guru. Negara bertanggung jawab mengurus keduanya secara rasional dan akuntabel melalui tata kelola anggaran yang transparan.Pada akhirnya, ruang publik kita membutuhkan perdebatan yang substantif—sebuah logika yang tidak “kelaparan”. Sebelum sibuk mengkritik cara berpikir orang lain, ada baiknya kita memastikan bahwa argumen yang kita bangun benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan, bukan sekadar menciptakan benturan artifisial yang mengundang tepuk tangan. Guru dan siswa hanya ingin negara bekerja dengan benar, tanpa perlu dipaksa berebut sepiring nasi di kantin APBN.
Editor : RedakturSumber : Dosen
