Menakar Ilusi Efisiensi Danantara: Rekonstruksi BUMN atau Resentralisasi Kapital Negara

InvestigasiMabes.com I Ternate - Danantara dibentuk di tengah kebutuhan nyata untuk membenahi struktur BUMN yang tersebar, bertumpuk, dan tidak seluruhnya produktif. Banyak anak dan cucu perusahaan dibentuk untuk fungsi yang serupa, pasar yang sama, atau kepentingan proyek yang telah berakhir. Struktur seperti itu dapat menciptakan biaya direksi, komisaris, kantor, sistem, dan transaksi internal yang berlebihan. Konsolidasi karena itu memiliki dasar ekonomi yang masuk akal. Namun, efisiensi tidak boleh diperlakukan sebagai kata sakti yang menghentikan pertanyaan tentang kekuasaan, akuntabilitas, dan dampak sosial. Pertanyaan utamanya adalah apakah restrukturisasi menciptakan nilai publik atau sekadar memusatkan penguasaan aset negara pada satu lembaga superholding.

Narasi video tentang belanja RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun dan defisit 2,40 persen harus ditempatkan sebagai proyeksi kebijakan. Dokumen resmi KEM-PPKF 2027 masih menempatkan defisit pada rentang 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB. Pendapatan negara dirancang pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara berada pada rentang 13,62 hingga 14,80 persen terhadap PDB. Angka final baru memiliki kekuatan anggaran setelah pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan DPR menyetujui RUU APBN. Karena itu, klaim bahwa efisiensi Danantara telah membiayai program publik tertentu tidak boleh disampaikan seolah-olah merupakan hubungan fiskal yang sudah pasti. Ketelitian ini penting agar publik dapat membedakan antara arah kebijakan, target, dan realisasi penerimaan negara (Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, 2026a).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menempatkan Danantara sebagai badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah. Badan ini memperoleh mandat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasi BUMN dan sumber dana lainnya. Mandat tersebut memberi peluang untuk menyatukan pengelolaan aset negara yang sebelumnya tersebar pada banyak kementerian, holding, dan entitas usaha. Konsolidasi dapat memperkuat daya tawar negara terhadap investor serta menertibkan aset yang tidak produktif. Namun, mandat yang luas juga menciptakan konsentrasi kewenangan ekonomi yang belum pernah kecil dampaknya. Semakin besar aset dan keputusan yang terpusat, semakin tinggi pula standar transparansi dan pengawasan yang harus dipenuhi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2025).

Penutupan anak dan cucu BUMN tidak selalu berarti perusahaan berhenti total. Sebagian entitas dapat digabungkan, dialihkan fungsinya, dijadikan tidak aktif, atau diserap ke dalam perusahaan induk. Sebagian lain mungkin dilepas, dilikuidasi, atau direstrukturisasi melalui pengalihan aset dan kewajiban. Perbedaan mekanisme itu menentukan dampak terhadap pekerja, kreditur, pemasok, dan masyarakat pengguna layanan. Publik perlu mengetahui entitas mana yang benar-benar dilikuidasi dan entitas mana yang hanya berubah struktur administrasinya. Tanpa klasifikasi tersebut, angka jumlah perusahaan yang “ditutup” mudah dipakai sebagai simbol keberhasilan tanpa menjelaskan konsekuensi sebenarnya.

Pemerintah menyatakan bahwa sekitar 250 entitas telah ditutup, digabung, atau dikonsolidasikan dalam proses restrukturisasi. Dari langkah itu, pemerintah mengklaim penghematan sekitar Rp50 triliun pada biaya overhead. Penghematan disebut berasal dari pos direksi, komisaris, sewa kantor, listrik, transportasi, dan rapat. Target berikutnya adalah mengurangi jumlah entitas dari sekitar 1.077 menjadi maksimal 350 pada akhir 2026. Pemerintah memperkirakan penghematan dapat meningkat hingga Rp70–80 triliun apabila target konsolidasi tercapai. Klaim ini pantas diapresiasi sebagai agenda pembenahan, tetapi juga wajib diuji secara independen (ANTARA, 2026a).

Penghematan juga harus dibedakan dari kenaikan laba. Laba BUMN dapat naik karena perubahan harga komoditas, permintaan domestik, kurs, tarif, atau penurunan harga input. Kinerja PT Timah atau Pupuk Indonesia tidak dapat otomatis dianggap sebagai akibat langsung dari pembentukan Danantara. Analisis yang kredibel harus membandingkan kinerja sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan mengendalikan faktor pasar yang relevan. Pemerintah harus menjelaskan bagian peningkatan laba yang berasal dari efisiensi manajemen dan bagian yang berasal dari siklus ekonomi. Tanpa pemisahan tersebut, konsolidasi mudah memperoleh kredit atas keberhasilan yang sebenarnya datang dari kondisi eksternal.

Kenaikan dividen BUMN hingga Rp200 triliun juga perlu dibaca dengan kehati-hatian. Dividen berasal dari laba yang dapat dibagikan setelah perusahaan memenuhi kewajiban, cadangan, dan kebutuhan investasi. Setoran yang meningkat dapat memperkuat penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun, kebijakan pembagian laba yang terlalu agresif dapat mengurangi kemampuan BUMN membiayai peremajaan aset, ekspansi produktif, dan penguatan neraca. Risiko ini sangat relevan bagi BUMN energi, transportasi, telekomunikasi, pangan, dan infrastruktur yang membutuhkan belanja modal besar. Pemerintah harus memastikan bahwa dividen tidak berubah menjadi penarikan kas jangka pendek yang melemahkan kapasitas perusahaan pada masa depan.

Kemandirian fiskal tidak sama dengan memaksimalkan dividen setiap tahun. Negara yang sehat harus menjaga keseimbangan antara penerimaan hari ini dan produktivitas aset publik dalam jangka panjang. BUMN yang terus menyetor laba tanpa kecukupan investasi dapat menghadapi penurunan kualitas layanan, peningkatan utang, atau kebutuhan PMN pada masa mendatang. Siklus tersebut menciptakan ilusi efisiensi karena keuntungan jangka pendek menutupi pemburukan fundamental perusahaan. Pemerintah wajib menerbitkan kebijakan payout ratio, kebutuhan belanja modal, rasio utang, dan proyeksi arus kas bagi BUMN strategis. Keterbukaan itu akan memperlihatkan apakah kenaikan dividen berasal dari kinerja berkelanjutan atau dari pengorbanan investasi jangka panjang.

Konsolidasi BUMN dapat menghasilkan manfaat nyata bila menghapus fungsi yang benar-benar tumpang tindih. Pengadaan bersama dapat menurunkan harga barang dan jasa. Sistem keuangan bersama dapat memperbaiki pengendalian serta mengurangi biaya administrasi. Integrasi teknologi informasi dapat mempercepat pelaporan dan menutup ruang manipulasi transaksi antaranak perusahaan. Penggabungan fungsi hukum dan sumber daya manusia dapat mengurangi duplikasi tenaga pendukung. Namun, setiap fungsi yang dipusatkan harus diuji apakah penghematan skala lebih besar daripada biaya birokrasi baru. Sentralisasi yang berlebihan dapat memperlambat keputusan operasional dan menjauhkan pelayanan dari kebutuhan pengguna.