kelompok untuk menanggapi semua surat-surat apalagi mengakomodir kepentingan Kelompok Tani
Mulia Sejahtera,karena sejak awal penguasaan mereka dilakukan secara ilegal dengan melalukan
jual beli dalam kawasan hutan dan menggarap kawasan hutan untuk kepentingan pribadi yang tidak memberikan mamfaat bagi masayarakat hukum adat kami.Sehingga kami menegaskan bahwa
Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan perseorangan atau kelompok.
k.Bahwa perbuatan terdahulu beberapa pemangku adat terkait dengan penerimaan pancung alas,
dengan tegas kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan kroscek maka kami berkeseimpulanbahwa penerimaan uang tersebut hanya untuk pihak yang berkonfik dan nilainya bukan terkait ganti
rugi lahan atau tanah ulayat apalagi bukan untuk kepentingan ulayat masyarakat hukum adat kami.Apalagi perbuatan tersebut adalah perbuatan sebelum belakunya undang-undang cipta kerja,
sehingga mekanisme penguasaan dan pengelolaan hutan selelah berlakunya undang-undang cipla
Editor : Redaktur
