"Kami hanya meminta kepastian. Jika memang pelatihan ini bagian dari kebutuhan tenaga kerja Blok Masela, kami ingin ada penjelasan resmi. Kalau bukan, kami juga berhak mengetahui sejak awal," ujar salah seorang peserta yang enggan menyebutkan namanya.
Di tengah berkembangnya informasi tersebut, masyarakat menilai transparansi merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Penyelenggara diharapkan mampu menjelaskan secara terbuka mengenai dasar hukum pelaksanaan program, legalitas lembaga pelaksana, bentuk kerja sama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja, sumber pendanaan, mekanisme seleksi peserta, hingga peluang penempatan kerja setelah pelatihan selesai.
Apabila benar belum terdapat kerja sama resmi dengan INPEX, maka publik menilai perlu adanya penjelasan terbuka agar masyarakat tidak memperoleh gambaran yang keliru mengenai hubungan antara pelatihan tersebut dengan kebutuhan tenaga kerja proyek Blok Masela. Kepastian tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya ekspektasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain itu, masyarakat juga meminta INPEX Masela Ltd. menyampaikan klarifikasi resmi mengenai apakah perusahaan pernah memberikan penugasan, persetujuan, atau menjalin kerja sama dengan LPK-BPI dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja tersebut. Penjelasan dari perusahaan dipandang penting mengingat nama Proyek Blok Masela telah digunakan sebagai bagian dari promosi program pelatihan.Tidak hanya kepada INPEX, masyarakat juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, instansi yang membidangi ketenagakerjaan, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan keterangan resmi mengenai status program tersebut. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan, sekaligus melindungi kepentingan ribuan calon peserta yang telah mendaftarkan diri.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
