Home Opini Kajian Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Tentang Pembatasan Wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Mengajukan Peninjauan Kem

Kajian Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Tentang Pembatasan Wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Mengajukan Peninjauan Kem

Foto Tumpal Hamonangan Lumban Tobing S.H, M.H
Tumpal Hamonangan Lumban Tobing S.H, M.H
Advokat & Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum

IV. Analisis terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2024

Persoalan paling menarik dalam pelaksanaan Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 adalah hubungan antara amar putusan MK dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

Secara tekstual, MK menyatakan:

Badan atau Pejabat TUN dikecualikan dari hak mengajukan PK.

Sementara itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan:

Bagikan
Opini lainnya
Agung Riano, S. Ap.
Agung Riano, S. Ap.
Pemblokiran Rekening Tanpa Dasar Hukum Adalah Bentuk Kesewenang-wenangan
Agung Riano, S.Ap
Agung Riano, S.Ap
Wakaf Saham Masjid Istiqlal: Catatan Kritis dari Sudut Pandang Syariah dan Politik
Toni Alfian, S.P.
Toni Alfian, S.P.
Maulid Nabi: Jangan Hanya Mengenang, Teladani Perjuangannya
Rudi Andesta
Rudi Andesta
Siapa yang Paling Berwenang Menindak PETI di Sumbar? Polri Memegang Kewenangan Tegas Penegakan Hukum, Pemerintah dan ESDM Wajib Bergerak Bersama
Dr. Muhammad Kamal, SE.,M.Si.
Dr. Muhammad Kamal, SE.,M.Si.
Menakar Ilusi Efisiensi Danantara: Rekonstruksi BUMN atau Resentralisasi Kapital Negara
Toni Alfian, S.P.
Toni Alfian, S.P.
81 Tahun Indonesia Merdeka: Sudahkah Berdaulat, Adil, dan Makmur? Menimbang Kemerdekaan Hakiki dalam Perspektif Islam
Terkini